BAB II
PEMBAHASAN
A. APBN
A.1. Pengertian APBN
Menurut UU No. 17 Tahun 2003, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 23
ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang
dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran
Pendapat dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR
dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
A.2. Tujuan APBN
Kebijakan ekonomi Indonesia pada
dasarnya merupakan kesinambungan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakan ekonomi tujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah
membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Sasaran
kebijakan ekonomi adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap lebih besar
tenaga kerja sehingga mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu APBN dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi. Jumlah penerimaan
dan pengeluaran APBN harus digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
negara dan masyarakat.
A.3. Fungsi APBN
a.
Fungsi Otorisasi
Anggaran negara menjadi
dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,
Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan
kepada rakyat.
b.
Fungsi Alokasi
Pemerintah harus
membagikan pendapatan yang telah diterima ke pos – pos belanja yang telah
ditetapkan di dalam APBN. Pengalokasian tersebut penting artinya bagi
keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.
c.
Fungsi Perencanaan
Dengan APBN, pemerintah
dapat merencanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat.
Misalnya pembangunan jalan untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat atau
negara serta dapat merenc`anakan pembangunan infrastruktur lainnya dengan
anggaran yang ada.
d.
Fungsi Distribusi
Pendapatan negara tidak
semuanya akan dibelanjakan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Sebagian
akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pensiun (transfer
payment) dan dapat juga berupa subsidi/bantuan, misalnya : Subsidi BBM, BLSM.
e.
Fungsi Stabilisasi
Anggaran
pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan selalu mengupayakan
keseimbangan pokok perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat
tertentu yang menciptakan kesempatan kerja
penuh (full employment) yang berarti mengurangi atau menghilangkan pengangguran
dan kemiskinan.
f.
Fungsi Pengawasan
APBN menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian penyusunan APBN memudahkan rakyat
untuk menilai tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara.
A.4. Proses Terjadinya Pengeluaran APBN
Untuk mengeluarkan APBN,
terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu:
1. Penyusunan APBN
Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden
mempunyai tanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN. Menteri
Keuangan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran
belanja rutin. Sementara itu Bappenas dan Menteri Keuangan bertanggungjawab
dalam mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan
2. Pelaksanaan APBN
Setelah APBN ditetapkan
dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan
Presiden.
Berdasarkan
perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami
revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU
Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan
paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.
Dalam keadaan darurat
(misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya.
3. Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN
Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan
RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
A.5. Masalah – Masalah Pengelolaan Keuangan Negara
Anggaran yang selalu defisit dapat terjadi karena
pengelolaan sumber-sumber keuangan negara yang tidak optimal. Penggalian
sumber-sumber penerimaan yang tidak optimal berimbas pada alokasi APBN yang
belum mampu sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat
banyak. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara antara lain
disebabkan karena :
1.
Tidak efektifnya penggalian sumber-sumber
penerimaan negara yang ditandai oleh adanya kebocoran anggaran melalui KKN,
2.
APBN seringkali defisit penyebabnya antara
lain karena beban pembayaran utang luar negeri sangat tinggi,
3.
Keterbatasan dana APBN untuk membayar sektor
publik.
Berikut kami berikan gambaran,
data utang luar negeri indonesia, pendapatan serta pengeluaran yang tercermin dalam APBN
untuk periode tahun 2007 – 2011 :- Kebijakan Fiskal
B.1.
Teori Kebijakan Fiskal
Kebijakan makro secara
garis besar dapat dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter,
seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi sektor rill dan sektor moneter.
Sektor riil menghasilkan barang dan jasa, sedangkan sektor moneter merupakan
hasil dari sektor riil dalam bentuk uang. Pertumbuhan dan stabilitas sektor
riil dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal dan di Indonesia
kebijakan ini merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan, sedangkan pertumbuhan
dan stabilitas sektor moneter sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bank
Indonesia. Keserasian antara kedua kebijakan tersebut sangat penting karena
akan menciptakan suatu stabilitas di dalam ekonomi dengan pertumbuhan yang
berkelanjutan. Kebijakan fiskal memiliki 2 prioritas yaitu :
1.
Mengatasi
permasalahan APBN,
2.
Mengatasi
masalah stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi,
tingkat laju inflasi, jumlah kesempatan kerja dan neraca saldo pembayaran.
B.2. Instrumen Kebijakan Fiskal
Adapun instrumen-instrumen kebijakan fiskal antara lain :
•Pengeluaran Pemerintah
•Pajak
Kedua instrumen ini terdapat dalam sebuah neraca yang disebut APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara). Biaya transfer pemerintah merupakan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara
langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan
sebagainya. Salah satu pengaruh penerapan kebijakan fiskal adalah pada
pendapatan nasional.
B.3. Kebijakan Anggaran di Indonesia
Kebijakan anggaran di
Indonesia ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu
pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Perkembangan berbagai faktor
eksternal yang penuh ketidakpastian (uncertainty) dan sulit
diprediksikan (unpredictable) mewarnai situasi perekonomian pada
akhir-akhir ini. Ketidakpastian kondisi perekonomian dunia memberikan dampak
yang signifikan pada perkembangan perekonomian Indonesia. Kenaikan harga
komoditi penting dinilai menjadi faktor yang turut menyumbang kondisi
ketidakpastian tadi.
Walaupun tekanan faktor
luar sangat besar, pemerintah telah melaksanakan beberapa langkah kebijakan
untuk memulihkan kepercayaan ekonomi terhadap keberlanjutan APBN.
Langkah-langkah tersebut antara lain:
Mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya
intensifikasi perpajakan pada sektor-sektor yang mengalami booming;
Mendesain dan melaksanakan program
ketahanan dan stabilitas harga pangan;
Melakukan penghematan
belanja kementerian negara/ lembaga dan pengendalian alokasi DBH migas;
Memberikan kompensasi kelompok rumah tangga
sasaran melalui bantuan langsung tunai dan memperluas program penanggulangan
kemiskinan;
Pengendalian konsumsi
BBM;
Program penghematan listrik dan efisiensi
di PT PLN;
Kebijakan untuk mendukung peningkatan
produksi migas dan efisiensi di PT Pertamina;
Dan yang terakhir adalah kebijakan kenaikan
harga BBM secara terbatas. Kebijakan ini dilakukan sebagai opsi terakhir
setelah berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan
kepercayaan ekonomi terhadap keberlanjutan APBN, memperbaiki struktur dan
postur APBN untuk dapat melindungi masyarakat terutama yang berpendapatan
rendah dari tekanan harga komoditas pangan dan energi, dan pada saat yang sama
terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah terus
berupaya untuk melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi. Tujuan penyesuaian
kebijakan adalah agar masyarakat selalu dapat cukup terlindungi dari gejolak
harga komoditas pangan dan energi sehinga tidak menekan daya beli,serta terus
menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak terganggu dan dengan demikian
kemiskinan dan pengangguran akan dapat terus diturunkan.
Mencapai tujuan tersebut diperlukan kualitas kebijakan ekonomi yang mampu
memperbaiki iklim investasi dan arah kebijakan fiskal yang tepat dan fleksibel
sehingga mampu menjalankan fungsi stabilisasi dan menyeimbangkan. Secara umum
pelaksanaan APBN 2007 dapat dikelola cukup baik dengan defisit anggaran
terkendali pada level 1,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di mana
pendapatan dan hibah mencapai Rp 708,5 triliun dan belanja negara mencapai Rp
757,2 triliun. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan fiskal untuk lebih
memberikan stimulus kepada perekonomian nasional, sehingga defisit tahun 2007,
lebih tinggi dari defisit tahun 2006 sebesar 0,9 persen PDB. Ringkasan APBN
tahun 2006 .
C.
Utang Luar Negeri
C.1. Deskripsi utang luar negeri
Dari sudut pandang
makro ekonomi, salah satu tujuan pembangunan adalah pencapaian pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi. Dalam pencapaian pertumbuhan tersebut diperlukan
indikator
kinerja perekonomian yang tangguh dan hal ini sangatlah tergantung dari
beberapa factor pendukungnya. Beberapa faktor tersebut antara lain
kapital, sumberdaya alam, tenaga kerja dan teknologi serta struktur masyarakat
(termasuk aturan dan kebijakan). Dari lima faktor di atas
unsur kapital dan aturan (kebijakan) adalah komponen utama dalam tinjauan
khusus atas kebijakan moneter.
Memasuki era yang
semakin maju saat ini, untuk pembangunan dibutuhkan ketersediaan sumber-sumber
pembiayaan pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan semakin
meningkatnya penanaman modal asing. Sumber dana luar negeri memang diperlukan
untuk menutupi kesenjangan pembiayaan yang ada. Namun karena terdapat kendala-kendala dalam
menghimpun dana pembangunan dari dalam negeri seperti masih rendahnya tabungan
masyarakat akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk
menabung, makin merosotnya harga minyak dunia pada tahun 1980-an sehingga
menurunkan perolehan devisa negara dari sektor migas yang semula
merupakan tumpuhan ekspor kita, dan masih lemahnya volume ekspor sektor
non migas kita. Sementara semakin mendesaknya kebutuhan pembiayaan pembangunan
terutama untuk mengejar tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi sasaran
dan tujuan pembangunan yang ditetapkan pemerintah, menyebabkan kita berpikir
untuk berpaling pada sumber dana luar negeri.
C.2. Sumber
Pembiayaan Pembangunan Indonesia
Struktur pembiayaan
pembangunan Indonesia selama pelaksanaan PJPT I banyak bergantung pada bantuan
luar negeri dan perolehan dari ekspor minyak bumi. Hal tersebut dapat dimaklumi
karena pada tahun 1970-an terjadi boom minyak bumi di pasaran dunia sehingga
perekonomian kita sangat tergantung pada perolehan devisa dari hasil ekspor
migas. Tetapi merosotnya harga minyak bumi dipasaran dunia pada tahun 1980-an
mengingatkan bahwa kita tidak mungkin selamanya tergantung dari hasil ekspor
migas, sehingga perlu dipacu perkembangan sektor non migas untuk
meningkatkan perolehan devisa dari ekspor sektor ini.
Dalam hal pelaksanaan
pendanaan bagi pembangunan negara diarahkan untuk berlandaskan pada kemampuan
diri sendiri (berdikari), disamping dapat juga memanfaatkan sumber lainnya
sebagai pelengkap, namun diusahakan tidak menjadi tergantung (khususnya) dari
sumber dana dari luar negeri yang berbentuk hutang luar negeri.
Implikasi dari besarnya hutang akan membuat
rapuh kinerja perekonomian nasional. Dimana muara akhir dampak besarnya hutang
luar negeri tersebut akan ditanggung oleh masyarakat banyak. Dapat dikatakan
sekarang ini Indonesia telah terjebak oleh hutang luar negeri (debt trap)
sekaligus menaikkan rangking kelas sebagai salah satu negara penghutang “kelas
berat di dunia”. Factor eksternal seperti Yendaka merupakan gejala
yang tidak dapat ditolak bagi Indonesia.
Masalah hutang luar
negeri sebenarnya merupakan masalah bagi setiap negara, Amerika Serikat (AS)
yang merupakan salah satu negara adi kuasa juga mempunyai hutang luar negeri.
Namun bagi negara berkembang masalah ini, tidak hanya klasik namun juga telah
menjadi rumit. Masalah hutang luar negeri bagi negara kita, harus dilihat dari
banyak segi (integral comprehenship), dan tidak dapat dilepaskan dari rangkaian sejarah
pembangunan perekonomian nasional yang telah berjalan selama 50 tahun paska
Indonesia merdeka.
C.3. Dilema Utang Luar
Negeri
Untuk mengetahui secara
tepat berapa jumlah utang luar negeri adalah sulit, terutama karena hutang
swasta jumlahnya tidak banyak diketahui atau diumumkan oleh kalangan resmi
otoritas moneter.
Hutang luar negeri kita
dapat dilihat dari perspektif absolut dan relatif. Secara absolut
perlu diketahui komposisi hutang (apakah lebih banyak hutang swasta atau yang disebut
“privat debt” terhadap hutang resmi atau public and publicy quaranted debt), syarat
hutang (jatuh tempo atau maturities berupa tingkat lunaknya serta tingkat suku bunganya)
biasanya
lebih besar bila hutang diperoleh melalui jalur umum dan lebih ringan
kita melalui jalur pemerintah (bank dunia/ IMF).
C.4. Jenis Jenis Utang Luar Negeri Indonesia
Sumber
pendanaan dari utang luar negeri berasal dari hibah dan utang. Hibah diberikan
tanpa persyaratan yang mengikat, sedangkan utang diberikan dengan berbagai
persyaratan. Utang luar negeri dibagi atas utang jangka panjang dan utang
jangka pendek. Utang jangka pendek diberikan kurang dari 10 tahun sedangkan
selebihnya disebut utang jangka panjang. Berikut ini berbagai jenis bantuan
luar negeri yang disusun berdasarkan tingkat paling mudah / lunak (Hudiyanto,
2001:108) :
ü Hibah (grant) uang senilai $ 1 juta , tanpa
ikatan dalam cara penggunaannya,
ü Hibah beras senilai $ 1 juta suatu negara,
yang hasil penjualannya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan tertentu
di negara penerima hibah,
ü Pinjaman (loan) sebesar $ 1 juta yang
penggunaannya terbatas untuk membeli barang dan jasa konsultasi dari perusahaan
negara pemberi pinjaman. Lama pinjaman 20 tahun, masa tenggang (gestation
period) 1 tahun dengan bunga 1 persen,
ü Pinjaman sebesar $ 1 juta dengan bunga 3
persen untuk membeli barang dan jasa dari negara pemberi pinjaman, masa dengan
bunga 1 persen dibawah suku bunga yang berlaku di pasar komersial, lama
pinjaman 8 tahun.
C.5. Mekanisme
Pencairan Utang Luar Negeri
Mekanisme
pencairan utang luar negeri sangat tergantung kepada mekanisme yang dibuat oleh
kreditur. Berkaitan dengan mekanisme tersebut, pada prinsipnya ada beberapa hal
yang dapat disimpulkan :
Ø Kreditur sangat berkuasa dalam menentukan
hal-hal yang boleh dibiayai melalui utang luar negeri,
Ø Kreditur dengan sangat leluasa mengetahui
data-data rahasia milik pemerintah seperti data keuangan sehingga ia dapat
menggunakan data ekonomi keuangan negara debitur yang dapat digunakan untuk
kepentingan ekonomi politik mereka, utang luar negeri yang diberikan
terus-menerus dalam jangka lama menciptakan ketergantungan.
C.6. Keterjebakan
Indonesia Pada Utang Luar Negeri
Kebijakan
utang luar negeri masa lalu membawa perekonomian Indonesia pada jebakan utang
(debt-trap) yang begitu besar sehingga terus membebani keuangan negara.
Struktur utang luar negeri tersebut terdiri dari utang publik dan utang swasta.
Utang luar negeri sektor publik terdiri dari utang pemerintah, utang BI, dan
utang BUMN. Utang yang sedemikian banyak tersebut sangat memberatkan perekonomian
Indonesia. Akibatnya tidak hanya sektor moneter saja tetapi juga ke sektor
fiskal ekonomi dan ekonomi riil. Pada bidang moneter, utang luar negeri yang
pokok dan bunganya harus dibayar setiap tahun sangat mempengaruhi cadangan
devisa Indonesia. Utang luar negeri yang ditumpuk Indonesia dari tahun ke tahun
telah meningkatkan ketergantungan terhadap negara atau lembaga kreditur. Selama
ini pemerintah dan masyarakat telah terbiasa menggunakan utang luar negeri
untuk membiayai pembangunan. Akibatnya jika utang tersebut ditiadakan maka yang
terjadi adalah ketidakpercayaan pada kemampuan diri yang sangat besar.
C.7. Faktor Penyebab Utang Luar Negeri
Mengapa utang luar negeri
Indonesia terus naik? (180,7
milyar dolar AS di tahun 2010 naik menjadi 214,5 milyar dolar AS di tahun 2011). Setelah
dikalkulasikan, tahun 2012, setiap anak yang baru lahir mendapat beban utang
Rp. 8juta.
Ada beberapa penyebab meningkatnya utang Luar negeri Indonesia secara umum yaitu:
1. Defisit Transaksi Berjalan (TB)
TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran transfer.
Lima tahun sebelum krisis ekonomi (1992/1993 – 1996/1997) indonesia mengalami defisit TB masing-masing tiap tahun (jutaan) : $2,311; $2,740; $3,248; $6,757 dan $7,847. Maka untuk menutup defisit itu pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.
Sementara pada 2010, transaksi berjalan surplus US$5,643 miliar dan 2009 transaksi berjalan surplus US$10,628 miliar. jika dilihat pada triwulan I 2011 transaksi berjalan surplus US$2,089 miliar. Pada triwulan II 2011, transaksi berjalan US$237 juta. Dan triwulan III surplus US$0,2 miliar dan triwulan IV diramalkan mengalami defisit menurut Gubernur Bank Indonesia.
Transaksi berjalan yang menurun tiap tahunnya, sebenarnya masih surplus, artinya seharusnya tidak perlu melakukan pinjaman utang. Tetapi ada peramalan-peramalan yang mengatakan triwulan kedepan defisit sehingga dibutuhkan utang pinjaman luar negeri, akhirnya indonesia kembali berhutang.
2. Meningkatnya kebutuhan investasi
Menurut Sunariyah (2003:4): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.”
Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi delima invesment-saving gap. Menurut kordinator bapenas Armida Alisjahbana pada tahun 2011, jumlah dana tabungan: 12,84 triliun Sementara kebutuhan investasi Rp 2.458,6 triliun;
Dengan adanya gap, Hal ini mendorong meningkatnya pinjaman LN, terutama pinjaman sektor swasta. Di samping kelangkaan dana, meningkatnya utang LN juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga.
3. Meningkatnya Inflasi
inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor . Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga, karena ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bunga nominal. Tingkat inflasi oktober 2011 sebesar 0,32% lalu meningkat november 2011 menjadi 0,34% trand inflasi meningkat menyebabkan Bank Indonesia memangkas suku bunga bahkan sampai 50 yaitu suku bunga november 2011 sebesar 6%.
Dengan rendahnya suku bunga maka minat orang untuk berinvestasi rendah, maka pemerintah untuk memenuhi belanja negaranya melalui pinjaman luar negeri.
4. Struktur perekonomian tidak efisien dengan alat ukur ICOR
Incremental capital output ratio (ICOR) adalah rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output (PDRB). ICOR mencapai 4,9 (1984 – 2011) yang seharusnya antara 3 – 3.5. Jadi ada pemborosan sekitar 30%, karena tidak efisien dalam penggunaan modal, maka memerlukan invetasi besar. Hal ini mendorong utang luar negeri.
Ada beberapa penyebab meningkatnya utang Luar negeri Indonesia secara umum yaitu:
1. Defisit Transaksi Berjalan (TB)
TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran transfer.
Lima tahun sebelum krisis ekonomi (1992/1993 – 1996/1997) indonesia mengalami defisit TB masing-masing tiap tahun (jutaan) : $2,311; $2,740; $3,248; $6,757 dan $7,847. Maka untuk menutup defisit itu pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.
Sementara pada 2010, transaksi berjalan surplus US$5,643 miliar dan 2009 transaksi berjalan surplus US$10,628 miliar. jika dilihat pada triwulan I 2011 transaksi berjalan surplus US$2,089 miliar. Pada triwulan II 2011, transaksi berjalan US$237 juta. Dan triwulan III surplus US$0,2 miliar dan triwulan IV diramalkan mengalami defisit menurut Gubernur Bank Indonesia.
Transaksi berjalan yang menurun tiap tahunnya, sebenarnya masih surplus, artinya seharusnya tidak perlu melakukan pinjaman utang. Tetapi ada peramalan-peramalan yang mengatakan triwulan kedepan defisit sehingga dibutuhkan utang pinjaman luar negeri, akhirnya indonesia kembali berhutang.
2. Meningkatnya kebutuhan investasi
Menurut Sunariyah (2003:4): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.”
Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi delima invesment-saving gap. Menurut kordinator bapenas Armida Alisjahbana pada tahun 2011, jumlah dana tabungan: 12,84 triliun Sementara kebutuhan investasi Rp 2.458,6 triliun;
Dengan adanya gap, Hal ini mendorong meningkatnya pinjaman LN, terutama pinjaman sektor swasta. Di samping kelangkaan dana, meningkatnya utang LN juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga.
3. Meningkatnya Inflasi
inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor . Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga, karena ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bunga nominal. Tingkat inflasi oktober 2011 sebesar 0,32% lalu meningkat november 2011 menjadi 0,34% trand inflasi meningkat menyebabkan Bank Indonesia memangkas suku bunga bahkan sampai 50 yaitu suku bunga november 2011 sebesar 6%.
Dengan rendahnya suku bunga maka minat orang untuk berinvestasi rendah, maka pemerintah untuk memenuhi belanja negaranya melalui pinjaman luar negeri.
4. Struktur perekonomian tidak efisien dengan alat ukur ICOR
Incremental capital output ratio (ICOR) adalah rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output (PDRB). ICOR mencapai 4,9 (1984 – 2011) yang seharusnya antara 3 – 3.5. Jadi ada pemborosan sekitar 30%, karena tidak efisien dalam penggunaan modal, maka memerlukan invetasi besar. Hal ini mendorong utang luar negeri.
C.8. Solusi Utang Luar Negeri
Indonesia
Setidaknya
ada empat solusi alternatif yang dapat ditempuh untuk mengurangi beban utang
luar negeri yang saat ini sedang melilit Indonesia:
ü Penundaan pembayaran angsuran pokok utang
(debt rescheduling).
ü Pengalihan kewajiban membayar angsuran pokok
utang menjadi kewajiban melaksanakan suatu program tertentu (debt-swap).
ü Pengurangan pokok utang melalui suatu
mekanisme yang dikenal sebagai inisiatif untuk negara-negara miskin yang
terjebak utang.
ü Pemotongan utang (haircut).
